Deplatforming Trump Membuat Sekjen PBB Khawatir dengan Kekuatan Media Sosial

0 Shares
0
0
0

Sapopoé – Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres berpendapat jika media sosial “terlalu berkuasa”. Terbukti dengan keputusan mereka memblokir mantan Presiden Amerika beberapa waktu lalu.

Sekjen PBB khawatir dengan kuatnya medsos

“Saya berpikir kita tidak bisa hidup di dunia, di mana kekuasaan diberikan terlalu banyak pada sejumlah kecil perusahaan,” katanya kepada wartawan dan dikutip oleh Reuters,”dan saya harus mengatakan, saya sangat khawatir dengan kekuatan yang mereka miliki.”

Kejadian yang Gutteres maksud ialah “Deplatforming” Donald Trump yang juga diistilahkan oleh Vox sebagai pengucilan di dunia digital. Tersiar kabar, semua pemilik dan pengelola media sosial Twitter, Facebook (termasuk Instagram), bahkan YouTube menghapus akun milik mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Semuanya mengacu pada kerusuhan di The Capitol tanggal 6 Januari.   

Proses Deplatforming, dimulai oleh Twitter yang memblokir secara permanen akun @realDonaldTrump. Mereka, mengacu pada blog yang mereka posting pada 8 Januari lalu, beralasan demi mencegah resiko berlanjutnya hasutan melakukan kekerasan. Dalam blog-nya, Twitter juga mengutip Tweet hasutan yang mereka maksud.  

“Setelah meninjau secara cermat Tweet terbaru dari akun @realDonaldTrump dan konteks di sekitarnya – khususnya bagaimana mereka diterima dan ditafsirkan di dalam dan di luar Twitter – secara permanen kami memblokir akun tersebut karena risiko hasutan melakukan kekerasan,” ujar Twitter   

Langkah yang sama, dilakukan oleh pihak Facebook. Pimpinan Facebook, Mark Zuckerberg mengumumkannya pada 7 Januari lalu melalui postingan pada akun Facebook miliknya.  Alasannya, sama dengan Twitter, “demi mencegah potensi hasutan melakukan kekerasan lebih lanjut”.   

“Selama beberapa tahun terakhir, kami mengizinkan Presiden Donald Trump menggunakan platform kami selama ia konsisten dengan aturan kami. Kadang, kami harus menghapus atau melabeli konten postingan mereka yang melanggar aturan kami…” tulis Zuckerberg, “Namun, konteks saat ini melanggar secara fundamental, yakni mendorong melakukan kekerasan pada pemerintah yang terpilih secara demokratis.”  

Berikutnya, YouTube mengambil langkah yang sama pada 12 Januari lalu. Mengutip pada artikel Cnet yang rilis pada 27 Januari, pemblokiran bahkan diperpanjang. Akun resmi Donald Trump tak bisa memosting video baru, komentar pada akun Donald Trump pun tidak dapat kita lakukan.

“Mempertimbangkan kekhawatiran potensi kekerasan yang sedang berlangsung, saluran Donald J Trump akan tetap kami tangguhkan,” kata juru bicara YouTube pada Cnet, “Tim kami tetap waspada dan memantau perkembangan baru dengan cermat.”  

Pemblokiran juga berlanjut pada akun media sosial lainnya. Akun Snapchat, TikTok, Twitch, bahkan Apple, Google, juga Amazon Web Services menghapus aplikasi sejenis Twitter bernama Palrer yang mengusung “Kebebasan berbicara”. Pemblokiran pun dilanjutkan pada para “loyalis” Donald Trump. BBC mengatakan, Twitter juga memblokir 70.000 akun yang terkoneksi dengan politik sayap kanan QAnon.   

Pro Kontra

16 Januari, Vox merilis tulisan yang menyatakan, pemblokiran yang Twitter dan Facebook efektif. Terbukti dengan berkurangnya persebaran misinformasi soal pemilihan presiden di Amerika Serikat.   

Menurut penelitian oleh Zignal Labs, yang dilaporkan Washington Post  pada hari 17 Januari, Misinformasi tentang pemilu anjlok 73 persen dalam periode selama seminggu setelah keputusan Twitter memblokir Trump pada 8 Januari. Tidak hanya penyebaran misinformasi yang melambat, penelitian menunjukkan diskusi online (daring) seputar memotivasi kerusuhan Capitol juga berkurang.

Sebagian kaum konservatif yang percaya, mereka menjadi sasaran kesepakatan kolaboratif dan kolektif para pemimpin industri teknologi. Mereka juga menilai pemblokiran ini menyimpang dari hak kebebasan berbicara mereka. Namun, pimpinan Twitter membantahnya dalam Thread Twitter  .  “Saya tidak percaya (deplatforming kolektif) ini terkoordinasi,” kata Jack, “yang terjadi ialah perusahaan sampai pada kondisi mereka menjadi berani oleh tindakan orang lain.”

Los Angeles Times juga menerbitkan artikelnya yang mengritik langkah yang pihak Facebook lakukan pada Trump. “Facebook melarang Trump tetapi lambat bereaksi pada para pemimpin lain yang menghasut kekerasan”.

Tulisan yang dibuat di Sangapura ini juga mengutip pernyataan aktivis, di negara lain, raksasa media sosial jauh lebih lambat menutup informasi yang salah dan ujaran kebencian, juga sering kali gagal menghapus postingan, bahkan setelah mereka berkontribusi pada hukuman mati tanpa pengadilan, pembunuhan di luar hukum, atau pembersihan etnis.  

Sementara itu, memang belum ada aturan yang komprehensif mengatur operasional media sosial. Kala wartawan menanyakan soal langkah dalam menyikapi masalah “Kuatnya Media Sosial, ” Sekretaris Jenderal PBB Guterres baru sampai pada tahap “menyarankan harus ada ‘kerangka peraturan dengan kandungan yang memungkinkan hal itu dilakukan sesuai dengan hukum.”          

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like